Download 20120730112852.Ringkasan Eksekutif Pemetaan PDF

Title20120730112852.Ringkasan Eksekutif Pemetaan
File Size1.0 MB
Total Pages40
Table of Contents
                            Cover Final_Rev map
	Slide Number 1
	Slide Number 2
Ringkasan Eksekutif Final Print_rev.pdf
                        
Document Text Contents
Page 1

PEMETAAN KERENTANAN DI DAERAH PROVINSI SERTA
INVENTARISASI KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA

ANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
PROVINCIAL VULNERABILITY MAPPING AND POLICY INVENTORY

TO ANTICIPATE CLIMATE CHANGE IMPACTS

TAHUN ANGGARAN 2011

DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM
Gedung Kementerian BUMN Lt. 18
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta 10110

Page 2

Pemetaan Kerentanan di Daerah Provinsi Serta Inventarisasi Kebijakan dan Kelembagaan Dalam Rangka Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
Provincial Vulnerability Mapping and Policy Inventory to Anticipate Climate Change Impacts


DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM

1

RI
N

G
KA

SA
N

E
KS

EK
U

TI
F


EX

EC
U

TI
V

E
SU

M
M

A
RY













RINGKASAN EKSEKUTIF




EXECUTIVE SUMMARY


PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perubahan iklim merupakan implikasi dari
pemanasan global yang semakin nyata
dirasakan oleh masyarakat dunia, termasuk
Indonesia. Perubahan iklim yang sedang
terjadi perlu disikapi dengan memperdalam
pemahaman tentang proses kejadiannya
secara ilmiah, baik penyebab maupun
dampaknya terhadap manusia dan
lingkungan kita. Dengan pemahaman
tersebut dapat direncanakan upaya
penyesuaian (adaptasi) dan pencegahannya
(mitigasi) dalam rangka pengendalian
perubahan iklim.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi
pelaksanaan pengendalian perubahan iklim
dan memperkuat posisi Indonesia di forum
internasional dalam pengendalian perubahan
iklim, Pemerintah membentuk Dewan
Nasional Perubahan Iklim (DNPI)
berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2008. DNPI
memiliki peranan penting dalam mendukung
komitmen pemerintah dalam antisipasi
perubahan iklim. Salah satu tugasnya adalah
merumuskan kebijakan dalam rangka
penyusunan program nasional bagi
perubahan iklim dan menggerakkan seluruh
sumberdaya yang ada untuk ikut berperan
dalam antisipasi dampak perubahan iklim,
baik sebagai program adaptasi maupun
mitigasi.

INTRODUCTION
Background and The Context of Study
Climate change is the real implication of
global warming which continues to affect
human worldwide, include Indonesia. The
occuring climate change must be
addressed with real steps to get full
insights of its process scientifically, include
its cause and impacts to human and
environment. The information obtained on
climate change can be applied to formulate
adaptation and mitigation strategy to
overcome the issue.

In order to heighten coordination on
climate change control and strengthen
Indonesia’s position in international forum
in terms of climate change control, the
Indonesian Government formed National
Committee for Climate Change (DNPI) as
instructed by Indonesia Presidential
Regulation No. 46 Year 2008. DNPI plays
an important role to support the
government commitment to anticipate
climate change. One of its main roles is to
formulate policy on national program for
climate change control and drive all
available resources to participate in
adaptation and mitigation strategy to
overcome climate change.

Dalam program adaptasi, DNPI juga telah
melakukan beberapa kegiatan studi terkait
kerentanan dan adaptasi di tingkat nasional,
namun belum banyak mengkaji tentang
kerentanan di level messo, yaitu provinsi
padahal data dan informasi kerentanan di
tingkatan messo ini cukup penting untuk
melihat kesiapan pemerintah daerah,

In climate change adaptation program,
DNPI has conducted studies on national
vulnerability and adaptation but has not
done many studies on vulnerability on
messo level, which collect data and
information on provincial level. This data is
quite essential to measure provincial
governments preparedness to anticipate

Page 20

Pemetaan Kerentanan di Daerah Provinsi Serta Inventarisasi Kebijakan dan Kelembagaan Dalam Rangka Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
Provincial Vulnerability Mapping and Policy Inventory to Anticipate Climate Change Impacts


DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM

19

RI
N

G
KA

SA
N

E
KS

EK
U

TI
F


EX

EC
U

TI
V

E
SU

M
M

A
RY



dilakukan di Indonesia sehingga masih
membutuhkan beberapa studi kasus untuk
bisa menetapkan menjadi panduan bagi
daerah. Selain itu, perkembangan data
maupun metodologinya selalu dinamis
sehingga memerlukan waktu untuk
penerapan standarisasi penghitungan
kerentanan dan biaya adaptasi.

(provincial) is needed in order for regional
government to formulate its climate change
adaptation regulation more effectively.
Aside from that, development in data and
methodology stays dynamic. It takes time
to implement vulnerability measurement
and adaptation cost.

Berdasarkan hasil kajian pada daerah
Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan,
pendekatan indeks kerentanan sebenarnya
akan lebih memudahkan bagi pemerintah
daerah provinsi dalam merumuskan
kebijakan adaptasi bagi daerahnya karena
dari hasil inventarisasi kebijakan adaptasi
pada 5 (lima) sektor pembangunan, yaitu (i)
sumber dan manajemen air bersih, (ii)
properti, barang dan jasa terkait ekosistem,
(iii) pangan, serat, dan produk hutan, (iv)
kesehatan, dan (v) pesisir dan dataran
rendah terdapat beberapa isu kebijakan di
level provinsi yang harus dapat diatasi, yaitu
antara lain:
- Masih belum didukung oleh studi/

penelitian/kajian lokal terkait tingkat
kerentanan dan kapasitas adaptasi
daerah provinsi, tercatat hanya
Kalimantan Timur yang memiliki indeks
kerentanan bencana iklim tertentu.
Namun belum mempertimbangkan unsur
kerentanan sosial dan ekonomi, seperti
halnya yang dilakukan di Provinsi
Gorontalo dan Sulawesi Selatan dalam
pekerjaan ini.

- Belum berdasarkan perhitungan biaya
adaptasi perubahan iklim di level provinsi,
khususnya Pulau Kalimantan sehingga
kebijakan adaptasi yang dihasilkan sulit
untuk diukur keberhasilannya karena
cenderung hanya bersifat kualitatif.

- Belum bersifat lintas sektor dan lintas
wilayah, padahal dampak perubahan
iklim tidak mengenal batasan wilayah,
sehingga perlu pemetaan kerentanan
yang holistik.

- Belum terpadu karena ketiadaan kajian
kerentanan dan adaptasi (vulnerability
and adaptation assessment) di level
provinsi.

- Belum mendorong kerja sama antar
Pemerintah Kabupaten/Kota ketika
dampak perubahan iklim terjadi lintas
wilayah dan lintas sektor.

Based on study in Gorontalo and South
Sulawesi, vulnerability index approach will
be useful for provincial governments to
formulate adaptation regulation for their
regions as based on inventory on 5 (five)
development sectors, which are (i) clean
water resources and management, (ii)
property, goods and service related to
ecosystem, (iii) food, fiber and forestry
goods, (iv) health, and (v) coastal and
lowland, there are several issues on
provincial level need to be overcome:

- Absence in study / research / local
assessment on region vulnerability and
adaptation capacity. Only East
Kalimantan so far recorded vulnerability
index although it is still lack of social
economic vulnerability, as recorded by
Gorontalo and South Sulawesi.


- Absence in climate change adaptation

cost calculation for provincial level,
especially for Kalimantan Island. It will
be difficult to measure adaptation policy
success due to its qualitative trait.

- Absence in climate change study cross-
sector and cross-region as impacts of
climate change know no boundaries,
therefore holistic vulnerability mapping is
required.

- Absence of integrated vunerability and
adaptation assessment on provincial
level.

- Absence of coordination between
regency and city governments in coping
with climate change impact cross-region
and cross-sector.

Page 21

Pemetaan Kerentanan di Daerah Provinsi Serta Inventarisasi Kebijakan dan Kelembagaan Dalam Rangka Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
Provincial Vulnerability Mapping and Policy Inventory to Anticipate Climate Change Impacts


DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM

20

RI
N

G
KA

SA
N

E
KS

EK
U

TI
F


EX

EC
U

TI
V

E
SU

M
M

A
RY



- Belum memberikan ruang waktu yang
kondusif bagi masyarakat dan swasta
untuk berpartisipasi.

- Dapat diintegrasikan dengan kebijakan
pencegahan bencana, khususnya
bencana akibat perubahan iklim (extreme
weather event) untuk mengefisiensikan
sumber daya yang ada di provinsi.

- Absence of providing condusive space
and time for society and private sectors
to participate in the cause.

- Capability to integrate policy on natural
disaster prevention, especially natural
disaster cause by extreme weather
event, to drive available resources
efficiently.

B. Mitigasi Perubahan Iklim
Dalam memetakan kebijakan mitigasi
perubahan iklim di keempat provinsi, maka
setidaknya ada 4 (empat) sektor yang dikaji,
yaitu (i) pertanian, (ii) kehutanan dan lahan
gambut, (iii) industri, transportasi, dan
energi, serta (iv) pengolahan limbah.

B. Climate Change Mitigation
In mapping climate change mitigation
policy in four provinces, there are four
sectors being assessed which are (i)
agricultural, (ii) forestry and peatland, (iii)
industrial, transportation and energy, and
(iv) waste management.

Bidang Pertanian
Berdasarkan hasil analisis terhadap
kebijakan pertanian utama diatas, maka
terdapat beberapa hal yang tidak terkait
(gap) dengan substansi RAN GRK sehingga
perlu dipertimbangkan dalam penyusunan
RAD GRK nantinya, yaitu antara lain untuk:
- Kalimantan Barat, meliputi kebijakan

pengembangan areal perkebunan (sawit,
karet, kakao) di lahan tidak berhutan/lahan
terlantar/lahan terdegradasi (APL) dan
penerapan Pembukaan Lahan Tanpa
Bakar (PLTB) melalui pembuatan kompos,
arang dan briket arang.

- Kalimantan Tengah, meliputi kebijakan
penerapan Pembukaan Lahan Tanpa
Bakar melalui pembuatan kompos, arang
dan briket arang, serta penelitian dan
pengembangan teknologi rendah emisi dan
metodologi MRV sektor pertanian.

- Kalimantan Timur, meliputi: kebijakan
pengembangan areal perkebunan (sawit,
karet, kakao) di lahan tidak berhutan/lahan
terlantar/lahan terdegradasi (APL),
pemanfaatan kotoran/urine ternak dan
limbah pertanian untuk biogas, biofuel dan
pupuk organik, penelitian dan
pengembangan teknologi rendah emisi,
metodologi MRV sektor pertanian,
pengawasan pemanfaatan ruang dan
evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan
daya dukung dan daya tampung
lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas
K/L, serta penelitian dan pengembangan
teknologi rendah emisi, metodologi MRV
pada areal pertanian di lahan gambut.

Agricultural Sector
Based on analysis on agricultural sector,
there are several factors not related yet to
RAN GRK substances and need to be
considered in upcoming RAD GRK
formulation, which are for:
- West Kalimantan, include policy on

plantation area expansion (palm trees,
rubber, cacao) in non-forestry land/
abandoned land/degraded land and
implementation of Land Clearing without
Fire (PLTB) by creating compost,
charcoal and charcoal briquettes

- Central Kalimantan, include
implementation of Land Clearing without
Fire (PLTB) by creating compost,
charcoal and charcoal briquettes plus
research and development on low-
emission technology and MRV
methodology in agricultural sector.

- East Kalimantan, include policy on
plantation area expansion (palm trees,
rubber, cacao) in non-forestry land/
abandoned land/degraded land (APL);
utilization of livestock feces/urine and
agriculture waste for biogas, biofuel and
organic fertilizer; research and
development on low-emission
technology and MRV methodology in
agricultural sector; monitoring and
evaluation on land use based on its
integrated carrying capacity and
environment capacity which have cross
K/L trait; along with research and
development on low-emission
technology and MRV methodology in
agricultural sector for peatland.

Page 39

Pemetaan Kerentanan di Daerah Provinsi Serta Inventarisasi Kebijakan dan Kelembagaan Dalam Rangka Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
Provincial Vulnerability Mapping and Policy Inventory to Anticipate Climate Change Impacts


DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM

38

RI
N

G
KA

SA
N

E
KS

EK
U

TI
F


EX

EC
U

TI
V

E
SU

M
M

A
RY



yang berasal dari asosiasi profesi,
lembaga swadaya masyarakat, maupun
perguruan tinggi. Prinsipnya adalah
standar kompetensinya dapat dipenuhi.

from academic world, members of
working association and NGO.

- Standarisasi Kompetensi: Dalam
melaksanakan pengukuran dan
pelaporan, SDM harus mendapatkan
sertifikat atau pengakuan dari
organisasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah dalam hal penguasaan
teknik dan metode penghitungan emisi
yang dirinci per sektor. SDM yang
sudah tersedia, juga dapat ditingkatkan
kapasitasnya dalam hal pengukuran
dan pelaporan dengan dukungan
perangkat insentif yang menjanjikan
sebagai suatu jabatan fungsional.

- Competence Standardization: In
measurement and reporting, human
resources involved must obtained
sertificate or acknowledgment from
related organization in terms of
mastering measurement technical for
emission. Local government can also
upgrade capability of available human
resources by implementing reward
and incentive system.

- Legal basis MRV: Konsep institusi MRV,
sebaiknya memisahkan fungsi M, R dan
V dengan tetap mengacu pada kriteria
dan standar dari Pemerintah. MR dapat
ditempatkan pada satuan unit kerja
masing-masing dinas; V sebaiknya
terpusat pada satu unit tertentu.
Ketentuan dan tata cara pengukuran
dan pelaporan sebaiknya dirumuskan
dan ditetapkan oleh kementerian teknis
atau melalui Peraturan Menteri bersama
atau Peraturan Presiden, apabila
menyangkut urusan lintas sektor.

- MRV Legal Bases: In MRV
institutional concept, it is adviced for
local governments to separate MR
from V functions. MR can be placed in
one working unit while V should be
placed in specific working unit.
Procedures on measurement and
reporting should be formulated and
implemented by technical ministry
through Join Ministry Regulation or
Presidential Regulation.

Similer Documents