Download Contoh Sk Panitia Pengadaan PDF

TitleContoh Sk Panitia Pengadaan
File Size23.1 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor 4437) sebagaimanatelah dilakukanbeberapakali
perubahan,terakhirdenganUndang-undangNomor12 Tahun2008tentangPerubahan
Kedua Atas Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844)

Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara
PemerintahPusatdan Daerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2004
Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara 4438)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATKER...........................................................

Nomor : ...........................................................

T E N T A N G

.............................................................................
TAHUN ANGGARAN .........................

KEPALA SATKER...........................................................

bahwadalamrangkausahameningkatkantertib pelaksanaanPengadaanBarang/Jasa
KegiatanSatker.......................................TahunAnggaran..............perlu dilaksanakan
dengansebaik-baiknyasesuaidenganperaturandanperundang-undanganyangberlaku
;

bahwauntuk melaksanakankegiatansebagaimanadimaksudpoin a di atas,dipandang
perlu membentukPanitia PengadaanBarang / JasaPemboronganyang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Satker .......................................

bahwapersonil / pegawaiyangnamanyatercantumdalamlampiranSuratKeputusan
ini dipandangcakapdan mampuuntuk ditunjuk sebagaiPanitiaPengadaanBarang/
Jasa Pemborongan ;

Undang-undangNomor 53 Tahun 1999 tentang PembentukanDaerah Kabupaten
Pelalawan,RokanHulu, RokanHilir, Karimun, Natuna,KuantanSingingi dan Kota
Batam (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1999 Nomor 181, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3902,sebagaimanatelahdiubahdengan
undang-undangnomor 13 tahun 2000 nomor 80, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3698 )

PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentangKewenanganPemerintahdan
PropinsisebagaihDaerahOtonomi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007
Nomor82; TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437)Pembagian
urusan antara Pemerintah,PemerintahDaerah Propinsi dan PemerintahDaerah
Kabupaten/Kota.-

KOP SURAT SATKER

Page 2

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Menetapkan :
Pertama :

Kedua :

Ketiga Fungsi Panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini yaitu :
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Menyerahkan salinan dokumen asli penyedia barang/jasa
Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan ;
Membuatlaporanpertanggungjawabanmengenaihasil PengadaanBarang/Jasakepada
Kepala Satker ...........................................................................selaku Pengguna
Anggaran ;

Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
Menetapkan penyedia barang/jasa
Menyawab sanggahan ;

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
Menetapkan Dokumen Pengadaan
Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
Mengumumkanpengadaanbarang/jasadi suratkabarnasionaldan/ ataupropinsidan/
atau papanpengumumanresmi untuk peneranganumum dan diupayakandi website
pengadaan nasional

KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentangPedomanTeknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

PeraturanDaerahKabupaten........ ........ Nomor ........ Tahun ........ tentangPokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

PeraturanMenteri PekerjaanUmum Nomor : 07/PRT/M/2011tentangStandardan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

PeraturanPresidenNomor 54 Tahun2010 tentangPedomanPelaksanaanPengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaan
Keuangan Daerah serta perubahannya Nomor 59 Tahun 2007

M E M U T U S K A N

Membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan Kegiatan
Sakter...............................Tahun Anggaran ............... dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

PeraturanDaerahNomor ........ Tahun ........ tanggal ................tentangPengesahan
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupaten................TahunAnggaran........
(Lembaran Daerah Kabupaten ........ Tahun ........ Nomor ........)

PeraturanBupati ................Nomor ........ Tahun ........ tanggal ................ tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Panitia sebagaimanadimaksuddiktum pertamakeputusanini bertugasmembantuKepala
Satker ............................................................dalam hal Pengadaan Barang/Jasa
Pemborongan ;

Surat Keputusan Bupati ................Nomor ................ tanggal ........ tentang
PengangkatanSaudara ................ sebagai Kepala Sakter................dan sekaligus
sebagai Pengguna Anggaran.-

Similer Documents