Download laporan kuliah kerja lapangan fakultas hukum universitas palangka raya PDF

Titlelaporan kuliah kerja lapangan fakultas hukum universitas palangka raya
File Size2.0 MB
Total Pages56
Document Text Contents
Page 28

28


b. Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (KUHAP):

”Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan

maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-

undang dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan

khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang

tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku

lagi.”

Eksistensi Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar lanjutan

untuk memperkokoh kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh

kejaksaan sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum

butir 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menyebutkan

”Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana

tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-

undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan

penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi”.

c. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

KUHAP:

”Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana

tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik Jaksa dan

pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.”

Dalam Penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dinyatakan bahwa:

”Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur

secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik,

jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk

berdasarkan peraturan perundangundangan. Bagi penyidik dalam

Similer Documents