Download Pmk No. 26 Ttg Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi PDF

TitlePmk No. 26 Ttg Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi
File Size471.5 KB
Total Pages17
Table of Contents
                            lampiran tenaga gizi.pdf
	Contoh Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi
	MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
                        
Document Text Contents
Page 1

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2013


TENTANG


PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TENAGA GIZI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : a. bahwa tenaga gizi sebagai salah satu dari jenis tenaga

kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan
pekerjaan dan praktik pelayanan gizi sesuai dengan
bidang keahlian yang dimiliki;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);



4. Peraturan Pemerintah…

Page 2

- 2 -


4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 603);



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK
TENAGA GIZI.




BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di

bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan,

makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan,
pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi
gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan
optimal dalam kondisi sehat atau sakit.



3. Fasilitas…

Page 8

- 8 -


Pasal 16
Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengijinkan Tenaga
Gizi yang tidak memiliki SIPTGz atau SIKTGz untuk melakukan
Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.


Pasal 17

Tenaga Gizi dalam melaksanakan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik;
b. pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi meliputi

perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling dan edukasi
serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi mikro dan makro,
pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan dokumentasi
pelayanan gizi;

c. pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi;
dan

d. melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau
kelompok orang dalam jumlah besar.


Pasal 18

(1) Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dalam melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, hanya
terbatas pada:
a. pemberian Pelayanan Gizi untuk orang sehat dan dalam kondisi

tertentu yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, dan
lanjut usia; dan

b. pemberian Pelayanan Gizi untuk orang sakit tanpa komplikasi.
(2) Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien berada dalam
bimbingan Tenaga Gizi Registered Dietisien.

(3) Tenaga Gizi Nutrisionis Registered dalam melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai dengan standar
profesi.

(4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tenaga
Gizi Registered Dietisien dalam melaksanakan Pelayanan Gizi juga
memiliki kewenangan yang meliputi:
a. menerima klien/pasien secara langsung atau menerima preskripsi

diet dari dokter;
b. menangani kasus komplikasi dan non komplikasi;




c. memberi…

Page 9

- 9 -


c. memberi masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi
diet tidak sesuai dengan kondisi klien/pasien; dan/atau

d. merujuk pasien dengan kasus sulit/critical ill dalam hal preskripsi
diet ke dokter spesialis yang berkompeten.


Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi, Tenaga Gizi wajib melakukan
pencatatatan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan
selama 5 (lima) tahun.


Pasal 20

Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi, Tenaga Gizi mempunyai hak:
a. memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan pekerjaannya

sesuai standar profesi Tenaga Gizi;
b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien atau

keluarganya;
c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi;
d. menerima imbalan jasa profesi; dan
e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang

berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.


Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi, Tenaga Gizi mempunyai
kewajiban:
a. menghormati hak pasien/klien;
b. memberikan informasi tentang masalah gizi pasien/klien dan

pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan Pelayanan
Gizi;

c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat
ditangani;

d. menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar
operasional prosedur.

(2) Tenaga Gizi dalam melaksanakan Pelayanan Gizi senantiasa
meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan
dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Tenaga…

Page 16

Formulir III



KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ... *


SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGz))


Nomor .........





Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, yang bertanda tangan di
bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... memberikan izin
praktik kepada:



(Nama Lengkap)


Tempat/tanggal lahir : .................................................................................
Alamat : …..............................................................................
Nomor STRTGz : ..................................................................................


Untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Gizi di … (tempat dan alamat
lengkap tempat praktik).
Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal ...
(sesuai pemberlakuan STRTGz).


Dikeluarkan di .................................................
Pada tanggal ....................................................

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...............
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ........



(.............................)





Keterangan : *) Jika izin diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota




Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi…;
2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Daerah...;
3. Pertinggal


Pas Foto

4X6

Page 17

Formulir IV




KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ... *


SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)


Nomor ...............



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, yang bertanda tangan di
bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... memberikan izin
kerja kepada:



(Nama Lengkap)

Tempat/tanggal lahir : .................................................................................
Alamat : …..............................................................................
Nomor STRTGz : ..................................................................................


Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Tenaga Gizi di … (tempat dan alamat
lengkap Fasilitas Pelayanan Kesehatan).
Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal ...
(sesuai pemberlakuan STRTGz).


Dikeluarkan di .................................................
Pada tanggal ....................................................

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...............
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ........



(.............................)






Keterangan : *) Jika izin diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.



Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi…;
2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Daerah...; dan
3. Pertinggal.




Pas Foto


4X6

Similer Documents